Membangun Kepemimpinan yang Amanah

Ada pertanyaan yang menggelitik di benak ketika memperbincangkan soal kepemimpinan yang amanah. Apakah pemimpin yang amanah itu dilahirkan ataukah dibentuk? Jika jawabannya adalah opsi pertama maka kita tinggal menunggu muncul dan lahirnya pemimpin yang amanah. Yang menjadi soal adalah sampai kapan kita harus menunggu lahirnya pemimpin yang amanah itu? Dan seandainya jawabannya adalah opsi yang kedua, lantas bagaimana kita berikhtiar untuk membentuk pemimpin yang amanah tersebut?
Kepemimpinan yang amanah menjadi sebuah jawaban atas beragam problematika yang mendera bangsa kita saat ini.

Mensinergikan pendidikan sebagai tanggung jawab sosial

Secara yuridis normatif Negara telah memberikan garansi terpenuhinya hak-hak setiap warganya untuk memperoleh pendidikan yang bermutu serta kesempatan meningkatkan pendidikannya sepanjang hayat (pasal 5 UU No. 20 tahun 2003). Karena itu kepada pemerintah sebagai pengemban amanat konstitusi, undang-undang mewajibkan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa deskriminasi.

Pelayanan Prima : Lebih Responsif dan Inovatif

Pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.
Paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah mengalami pergeseran dari rule government menuju good governance. Dalam paradigma rule government, pembangunan dan pelayanan publik lebih menyandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pada paradigma good governance, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada Pemerintah atau Negara saja, tetapi harus melibatkan semua komponen baik intern birokrasi maupun masyarakat. Hal ini membawa konsekuensi logis terjadinya pergeseran paradigma birokrasi, kalau selama ini birokrasi dalam pelayanannya cenderung melayani kebutuhan birokrasi sekarang birokrasi harus berubah untuk lebih responsif dalam memberikan pelayanan yang bersifat memenuhi kebutuhan pelanggan atau masyarakat.

Modifikasi formula UN Sesuai Azaz Keadilan

Akhirnya desakan atau bahkan tekanan dari banyak fihak meluluhkan juga sikap pemerintah –Kementerian Pendidikan Nasional— terkait dengan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) di berbagai jenjang sekolah. Setiap tahun penyelengaraan UN diwarnai dengan berbagai persoalan yang hampir senantiasa berulang, mulai dari legalitas UN yang dipermasalahkan, merebaknya kecurangan dalam pelaksanaan UN, ekses negatif dari UN yang terkadang memakan korban jiwa, hak satuan pendidikan untuk melakukan penilaian pendidikan yang seolah dikebiri, sampai dengan rusaknya sistem dan substansi pendidikan sebagai akibat banyaknya sekolah menjelang UN menghilangkan KBM matapelajaran non-UN.

PENDEKATAN TAZKIYAH

I. PENDAHULUAN
Islam diturunkan sebagai rahmatan lil ‘alamin. Untuk mengenalkan Islam ini diutus Rasulullah SAW. Tujuan utamanya adalah memperbaiki manusia untuk kembali kepada Allah SWT. Oleh karena itu selama kurang lebih 23 tahun Rasulullah SAW membina dan memperbaiki manusia melalui pendidikan. Pendidikanlah yang mengantarkan manusia pada derajat yang tinggi, yaitu orang-orang yang berilmu. Ilmu yang dipandu dengan keimanan inilah yang mampu melanjutkan warisan berharga berupa ketaqwaan kepada Allah SWT.

URGENSI MANAJEMEN KELAS GUNA MEWUJUDKAN GURU EFEKTIF

A. PENDAHULUAN
Kelas merupakan wahana paling dominan bagi terselenggaranya proses pembelajaran bagi peserta didik di sekolah. Kedudukan kelas yang begitu penting mengisyaratkan bahwa tenaga kependidikan yang profesional yang dikehendaki, terutama guru, harus profesional dalam mengelola kelas bagi terselenggaranya proses pendidikan dan pembelajaran yang efektif dan efisien.(Sudarwan Danim, 2002: 161).

BOOK REVIEW: PEMBERONTAKAN PETANI BANTEN 1888 KARYA PROF. DR. SARTONO KARTODIRDJO

I. PENDAHULUAN

Buku yang berjudul Pemberontakan Petani Banten 1888 ini merupakan terjemahan dari disertasi karya Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo dengan judul asli The Peasant’s Revolt of Banten in 1888, It’s Conditions, Course and Sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia. Karya ini memperoleh predikat cum laude dari Universitas Amsterdam dan banyak menjadi referensi utama dalam penulisan sejarah gerakan sosial dan petani di Indonesia.